MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama Ombudsman bahas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik. Sebab, salah satu dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut itu dianggap langsung menyentuh kepada masyarakat.
Bobby Nasution bersama Ombudsman bahas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Sumut dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (15/7/2025).
Sumut, sebut Bobby, merupakan salah satu wilayah terbesar di Indonesia. Untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, kata Bobby, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC).
Untuk mendukung pendidikan di dunia kesehatan, sambung Bobby, Pemprov Sumut juga telah berkolaborasi dengan sejumlah universitas, dengan memberikan beasiswa program dokter spesialis. “Kebutuhannya di sesuaikan di daerah. Seperti di Nias, ada sembilan orang ke Universitas Indonesia (UI). Kita buat kontrak selama 15 tahun ke mereka biar tidak pindah-pindah,” ucapnya.
Tentang pelayanan publik, Bobby, meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Ombudsman Perwakilan Sumut. Apalagi menyangkut persoalan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman, telah berdiskusi. Dan Ombudsman telah menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan,” ucap Bobby.
Sebelumnya Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, melaporkan sejumlah pelayanan yang mereka terima dari masyarakat. Seperti penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026, pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan pelayanan publik yang ada di setiap OPD. “Untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 berjalan lancar. Kalaupun ada kendala, Alhamdulillah, bisa ditangani dengan cepat,” ucapnya.
Kemudian persoalan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tercover BPJS kesehatan untuk kelas tiga, ketersediaan obat dan lainnya.
Herdensi juga melaporkan bahwa ada penilaian publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut untuk setiap OPD, baik provinsi dan kabupaten/kota. “Kita berharap ke depannya persoalan pelayanan yang menyentuh masyarakat ini tetap bisa di atasi secepatnya,” katanya. (AR)