MEDAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) pertanyakan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 sebesar 65,11% dari target Rp2,4 triliun lebih. Sementara realisasi PAD tahun 2022 mencapai 73,12%.
FPDIP pertanyakan rendahnya realisasi PAD 2023 itu dalam pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023.
Pertanyaan itu disampaikan Sekretaris FPDIP DPRD Kota Medan, Daniel Pinem, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (4/6/2024). Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.
FPDIP, kata Daniel, menduga adanya kebocoran pajak dan retribusi daerah, sehingga membuat realisasi PAD minim. Akibatnya, berdampak kepada tertundanya program pembangunan yang telah di rencanakan di tahun 2023. “Ini sangat di sayangkan. Kami mohon penjelasan,” kata Daniel.
Daniel menyebutkan, indikasi terjadinya kebocoran, termasuk piutang karena kurangnya koordinasi antar OPD terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD setiap tahun anggaran.
Kemudian, sebut Daniel, belum adanya sanksi tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang nakal serta belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi, sehingga tidak ada upaya untuk penagihannya. “Juga masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan,” katanya.
Memperhatikan hal di atas, tambah Daniel, Fraksi PDIP meminta secara tegas kepada Wali Kota Medan dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemkot Medan agar benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah.
Sebab, maksud dan tujuan dilimpahkannya wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutipan pajak dan retribusi daerah adalah untuk meningkatkan PAD dan dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan ke depan. (AR)