MEDAN – Juru parkir (Jukir) di Medan tolak sistem parkir berlangganan. Sebab, hal tersebut telah mengurangi pendapatan para Jukir.
Jukir di Medan tolak sistem parkir berlangganan itu disampaikan dalam aksi yang digelar puluhan Jukir di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Nomor 1 Medan, Senin (29/7/2024).
“Kami juga dipaksa untuk menjual stiker parkir berlangganan. Tapi ketika ditanya gaji, pihak Dishub Kota Medan tidak memberikan jawaban. Ada rekan kami, awalnya di janjikan menerima Rp2,2 juta, tapi malah dipotong menjadi Rp1,9 juta,” kata para Jukir saat orasi.
Para Jukir juga meminta, agar parkir berlangganan dapat disikapi. Sebab, telah menimbulkan keresahan, tidak hanya jukir tapi juga masyarakat.
Aksi para Jukir diterima anggota DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak dan Rudiyanto Simangunsong. “Untuk parkir berlangganan ini, belum lama ini sudah kami bahas di Komisi IV DPRD Kota Medan, tapi sangat kami sayangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hadir,” ucap Rudiyanto.
Persoalan parkir berlangganan, kata Rudiyanto, sudah menimbulkan keributan di kalangan jukir dan masyarakat. “Persoalan bisa di selesaikan dengan kepala dingin. Jukir yang katanya mau digaji Rp2,5 juta harus benar dan sebaiknya direkrut jukir yang sudah ada. Bukan malah mengambil jukir baru,” katanya.
Wali Kota Medan, pinta Rudiyanto, harus membatalkan kebijakan parkir berlangganan hanya berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) saja. “Sosialisasi dulu ke masyarakat di lapangan, bukan hanya ke Medsos saja. Perwal itu juga tidak berdasarkan Perda yang harusnya direvisi terlebib dahulu dengan persetujuan Pemkot dan DPRD Kota Medan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Paul MA Simanjuntak, mengakui sistem parkir berlangganan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena masyarakat di luar Kota Medan tidak bisa parkir dengan alasan tidak ada stiker berlangganan. “Ujung-ujungnya terjadi keributan. Bagaimana jika warga Medan parkir di Aceh nantinya dilarang. Ini jelas negara dalam negara,” timpal Paul.
Paul berharap, agar parkir berlangganan tersebut segera dievaluasi. “Pemkot Medan melalui saudara Wali Kota Medan apakah tidak kasihan kepada rakyatnya. Sekarang imbas parkir berlangganan sudah membuat kegaduhan, harusnya di lakukan sosialisasi terlebih dahulu,” kata Paul. (AR)