Bangunan Rumah Makan Simpang Tiga di Eksekusi

SERGAI – Tim Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tuntas mengosongkan aset PTPN IV Regional II Kebun Adolina, eksekusi pengosongan tersebut dilakukan terhadap bangunan Rumah Makan Simpang Tiga (RMST) lahan seluas 2.679 meter persegi di Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kamis, (8/5/2025) pagi.

Sejak 23 tahun terakhir, aset negara ini disewakan oleh salah satu koperasi karyawan tanpa izin Perusahaan kemudian dijadikan cabang restoran mewah.

Pengosongan berlangsung lancar disaksikan sejumlah pihak yang bersangkutan. Proses ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Yakni Putusan Mahkamah Agung No: 3825K/Pdt/2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 588/Pdt/2023PTMDN Jo Putusan Pengadilan Negeri No: 4/Pdt.G/2023/PNSrh.

“Eksekusi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan inkrah. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kelancaran proses hari ini,” ujar Jurusita PN Sei Rampah Rahmad Diansyah usai membacakan berita acara eksekusi.

Diketahui, awal perkara ini bermula pada 2001 silam. Saat itu, pengurus salah satu koperasi karyawan unit usaha PTPN IV (sekarang PTPN IV Regional II) memohon dukungan dari direksi untuk membuka usaha restoran di lahan seluas 2.679 meter persegi yang berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) Adolina.

Melalui surat permohonannya, pengurus koperasi menyampaikan niat ingin memberdayakan kembali bangunan di lahan HGU tersebut untuk dijadikan rumah makan bernama Restoran Simpang Pantai Indah yang pengelolaannya dilakukan bekerja sama dengan pengusaha profesional di bidang jasa boga.

Direksi menyetujui permohonan itu dengan maksud mendukung keberlangsungan koperasi serta kesejahteraan anggotanya yang mayoritas karyawan unit usaha PTPN IV. Namun bukannya mengusahai dan mengelola kembali, mereka justru menyewakan aset Perusahaan ke pihak lain.

Pada Januari 2002, pengurus koperasi menyewakan bangunan dan lahan kepada pengusaha restoran berinisial S selama 15 tahun, terhitung mulai 1 Januari 2001 sampai 1 Maret 2016. S sendiri merupakan pemilik restoran mewah RM ST yang memiliki sejumlah cabang di sejumlah provinsi di Indonesia.

Pada Maret 2016 yang lalu, pengurus koperasi dan anak kandung S yang berinisial DBS melanjutkan perjanjian sewa-menyewa selama 12 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai 1 Maret 2027. Akibat dua perjanjian tersebut, PTPN IV mengalami kerugian materil dan immateril senilai total Rp17.603.450.000.

Pada 2023, PTPN IV Regional II melayangkan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara ke PN Sei Rampah. Majelis hakim menyatakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengurus koperasi dengan S maupun DBS tidak sah. Hakim menghukum mereka untuk menyerahkan lahan tersebut kembali kepada PTPN IV Regional II.

Upaya banding dilakukan para tergugat beserta notaris berinisial RN selaku turut tergugat ke Pengadilan Tinggi Medan. Hasilnya, majelis hakim menguatkan putusan PN Sei Rampah Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Srh. Mahkamah Agung juga menolak kasasi pihak terkait pada 2024 lalu.

“Setelah pengosongan ini, Tim Jurusita PN Sei Rampah akan mengembalikan objek perkara kepada PTPN IV selaku pemilik aset,” terang Rahmad.

Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan eksekusi. Kembalinya aset ini merupakan bentuk penguatan komitmen PTPN IV dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.

Menurut Ridho, keberhasilan ini bukan semata-mata soal pemulihan hak. Tetapi juga bagian dari langkah strategis untuk memperkuat peran PTPN IV Regional II dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan selesainya proses eksekusi dengan baik dan tertib. Pengembalian aset ini merupakan langkah penting dalam upaya PTPN IV Regional II untuk mengamankan aset-aset strategis Perusahaan demi meningkatkan kontribusi terhadap negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Ridho.

Lebih lanjut, ianya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepada PN Sei Rampah dan aparat terkait, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses eksekusi berlangsung.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga ke depan setiap potensi aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional,” tutup Ridho.

Terpisah, Moeslim Moes SH Pengacara Tergugat kepada media mengatakan, pihaknya telah melakukan Pemohonan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Seirampah dengan nomor : 1/Akta – Pdt.PK/2025/PN Srh, jo. Nomor :4/pdt.G/2023/PN/Srh pada, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, Pihak PN Seirampah memaksakan kehendaknya tanpa mengikuti tahapan tahapan seperti konstatering atau proses pencocokan atau verifikasi objek sengketa data.

“Makanya pengalaman saya tidak ada eksekusi seperti ini. Harusnya tahapan tahapan eksekusi itu dilakukan dahulu oleh PN Seirampah. Jadi kami anggap ini berat sebelah” ungkap Moeslim.

Untuk itu pihaknya melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Akan tetapi PN Seirampah tampaknya tidak ada menganggap.

“Kita yakin, PK ke Mahkamah Agung (MA) tersebut pasti akan dikabulkan. Selanjutnya kami akan mengajukan eksekusi kembali atau menuntut kembali” jelasnya.(red)