Korban Kriminalisasi Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden Prabowo, 1 Keluarga Terancam Masuk Penjara di Sumut

redaksi 17 Apr 2025

MEDAN – Seluruh keluarga terduga korban kriminalisasi hukum di Sumatra Utara (Sumut), menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka menganggap bahwa hukum telah “mati” di Sumut. Tidak adalagi kebenaran dan keadilan. Mereka juga telah mengirim surat tersebut kepada Presiden Prabowo.

Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia

Deli Serdang, 16 April 2025

Perihal: Menuntut Keadilan

Lampiran : Bukti Screenshot dari Vidio

Kepada YTH :

Bapak Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Presiden Republik Indonesia .

Perkenankan, saya istri korban kriminalisasi dari Sdra Eryik Barus yang didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau diduga melakukan tindak penganiayaan terhadap Ferdinan Ginting pada tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 16.47.

Bukti-bukti Eryik Barus tidak ada melakukan Penganiayaan diantaranya :

1. Saya mempunyai bukti video yang saya rekam menggunakan HP (Handphone) pribadi saya saat kejadian tanggal 16 Desember 2024. Terlihat tangan Ferdinan Ginting lebam akibat terjatuh sendiri, lecet pada bibir atas Ferdinan Ginting bukan karena antukkan Eryik Barus dibuktikan dengan video rekaman yang awalnya Ferdinan Ginting menuduh Nurliasta Br Barus yang merauk mulutnya lanjut menuduh Eryik barus yang mengantukkan kepalanya ke area mulutnya dan terlihat juga Eryik Barus tidak ada meludah ke tubuh Ferdinan Ginting. Ini semua Rekayasa dan merupakan kebohongan.

2. Akibat dari tuduhan tersebut Eryik Barus ditahan sudah selama 45 hari ,mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai tanggal saat ini.

3. Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak melaksanakan kewajiban meneliti berkas perkara penyidikan dari Polsek Talun Kenas. Alhasil, berkas Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak berkualitas, tidak cermat, dan cacat hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 dan 3 jo Pasal 156 KUHAP. Menurut kami, Kejaksaan Negeri Deli Serdang sama seperti kurir penyidik Polsek Talun Kenas, yang menerima berkas perkara yang cacat sejak saat penyidikan, namun tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang.

Dalam eksepsi kami telah menyampaikan bahwa surat dakwaan mengalami kecacatan secara hukum secara formil dan materil serta surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Kecacatan surat dakwaan yang terang benderang yakni;

a) Kesalahan identitas nama terdakwa dalam surat dakwaan dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b) Jaksa tidak memberi izin keluarga bersaksi dipengadilan,padahal jelas pasal 169 (Kuhap) dijelaskan dengan jelas keluarga bisa jadi saksi tanpa sumpah.