Abdul Rani Jadi Ketua Fraksi HPP DPRD Medan
MEDAN – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdul Rani, jadi ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Medan. Abdul Rani jadi ketua Fraksi HPP DPRD Medan itu di lakukan pada sidang paripurna internal DPRD Kota Medan terkait pengumuman perubahan komposisi personalia Fraksi HPP DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Hasyim Bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Hadir saat itu para anggota DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Sekda Wiria Alrahman, para pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkot Medan, Sekretaris DPRD Muhammad Ali Sipahutar dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Mendampingi, Abdul Rani, dalam komposisi personalia Fraksi HPP sisa akhir masa jabatan periode 2019-2024, yaitu Wakil Ketua Fraksi Erwin Siahaan (PSI), Sekteratis Hendra DS (Hanura), Wakil Sekretaris Renville Pandapotan Napitupulu (PSI) dan Bendahara Janses Simbolon (Hanura).
Abdul Rani kepada wartawan, (12/2023) mengatakan pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan semua fraksi di DPRD Kota Medan, terutama kepada pimpinan DPRD agar lebih berani melakukan pengawasan demi tercapainya pembangunan di Kota Medan lebih baik.
Selain itu, tambah Rani, fraksinya akan lebih fokus dalam peningkatan fungsi pengawasan dan menagih janji program prioritas pembangunan, sehingga masalah penanganan kebersihan dapat ditingkatkan guna mendapatkan piala Adipura.
Apalagi penilaian Adipura telah di tingkatkan, seluruh kota tidak lagi menjalankan TPA open dumping dan menggantikan dengan sistem sanitary landfill atau minimal controlled landfill.
Begitu juga persoalan banjir dan perbaikan infrastruktur yang ditarget 2 tahun agar terpenuhi. Bahkan masalah kesehatan dan pemberdayaan UKMK supaya ditangani dengan baik. “Janji kampanye kita harapkan dapat terlaksana dan berjalan baik,” harap Rani.
Untuk itu, tambah Rani, pihaknya akan tetap menjaga kebersamaan bahkan meningkatkan kerjasama dalam melakukan fungsi di DPRD Kota Medan. “Dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat mencapai pembangunan Kota Medan lebih baik,” harapnya. (AR)